Satu Dekade Reformasi (12 Mei 2008): Sebuah Romantisme Penggerak Mahasiswa.

Reformasi telah menginjak usianya yang ke-10. Sebuah perjalanan yang panjang bagi perwujudan harapan rakyat Indonesia. Pemerintahan telah berganti sebanyak 4 kali - Habibie, Gusdur, Megawati, SBY- semenjak keruntuhan rezim The Smiling General, Soeharto. Lantas bagaimanakah nasib Reformasi Indonesia?


Reformasi pecah di tahun 1998, ia adalah titik kulminasi dari keterbelengguan dan pengkebirian kedaulatan rakyat. Ketika suara-suara rakyat dibungkam. Mahasiswa mengambil perannya sebagai agent of change (agen perubahan) dalam struktur diktatorial, hal ini pada akhirnya menggiring bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih demokratis.

Inilah Agenda Reformasi 1998

1. Penegakan supremasi hukum.
2. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya.
4. Amandemen konstitusi
5. Pencabutan dwifungsi TNI/Polri.
6. Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya.

Kini, di tahun 2008, mahasiswa se-Indonesia kembali bergabung menuntut pemerintah menandatangani sebuah kontrak politik yang terdiri dari tujuh pasal yaitu,

Tujuh Tuntutan Rakyat

1. Nasionalisasi asset strategis bangsa.
2. Wujudkan pendidikan bermutu dan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Tuntaskan kasus BLBI dan korupsi Soeharto beserta kroni-kroninya sebagai wujud kepastian hukum di Indonesia.
4. Kembalikan kedaulatan bangsa pada sektor pangan, ekonomi dan energi.
5. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat.
6. Tuntaskan Reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan.
7. Selamatkan lingkungan Indonesia dan tuntut Lapindo Brantas untuk mengganti rugi seluruh dampak dari lumpur Lapindo.

Kontrak politik ini dimaksudkan untuk meminta komitmen dari pemerintah agar secara serius dan konsekwen melaksanakan amanah rakyat, bukan amanah partai atau segelintir orang.

"Tugu Rakyat" adalah agenda baru Reformasi Indonesia yang perlu diselesaikan, ia adalah Amanat penderitaan rakyat yang telah dinegasikan kedalam tujuh butir tuntutan. Agenda reformasi sebelumnya belum sepenuhnya tercapai, sementara kompleksitas masalah-yang juga diakibatkan tidak tuntasnya agenda ini- semakin menggunung. Maka, mahasiswa- si agent of change- kembali menyuarakan sebuah cita-cita masyarakat Indonesia yaitu berkedaulatan rakyat menuju keadilan sosial. Namun jika SBY-JK tidak juga menanggapi kontrak politik tersebut, ini adalah suatu indikasi ignoransi pemerintah dan keberpihakan akan kepentingan pribadi dan golongan. Ataukah pemerintah telah memilih agenda reformasinya sendiri, me-reformasi Indonesia ke arah liberalisasi? (melihat usaha-usaha kearah liberalisasi di berbagai aspek di negeri ini, salah satu yang terbaru adalah pembentukan Badan Hukum Pendidikan yang mengasosiasikan pendidikan sebagai ladang usaha layaknya sebuah perusahaan, bayangkan ketika sebuah sekolah ditanami modal asing? bayangkan ketika sebuah sekolah mengalami pailit dan kebangkrutan? pemerintah tidak mau memberikan subdisi).

Sedangkan Reformasi Indonesia bukanlah reformasi menuju liberalisasi, ia berada diranah Pancasila. Ia berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berlandaskan persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

peringatan satu dekade reformasi ini adalah sebuah momentum bangkitnya kesadaran reformasi indonesia... reformasi-nya indonesia dengan jiwa keindonesiaan (pancasila).


to be continued
..........................................................

Reformasi Indonesia!!!

Proposal Penelitian Sejarah

SUTAN SJAHRIR PERANAN DAN PEMIKIRAN DALAM REVOLUSI INDONESIA

A. Latar belakang

17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah melalui serangkaian perjuangan demi perjuangan baik secara kooperasi maupun non-kooperasi kepada Pemerintahan Belanda lalu Jepang yang menduduki Indonesia sejak 1942.

Pada masa pendudukan Jepang ini, nama Sutan Sjahrir muncul sebagai pusat oposisi terhadap Jepang yang paling terkemuka. Sebagai seorang politikus yang berpengalaman perhitungan-perhitungan Sjahrir terutama bersifat taktis. Ia tidak pernah percaya bahwa Jepang dapat memenangkan peperangan, dan pada akhir bulan Juli dan Agustus ia mengetahui dari siaran-siaran sekutu bahwa jepang hampir ambruk.

Sementara itu kedudukan Jepang dalam perang melawan Sekutu juga bertambah buruk, dan harapan untuk menang semakin berkurang.[1]

Menurut pendapatku riwayat Jepang sudah tamat, dan kini akhirnya datang kesempatan untuk menarik garis yang setegas-tegasnya antara posisi Jepang dan posisi Indonesia.[2]

Ia percaya bahwa suatu prasyarat mutlak bagi pengakuan sekutu di kemudian hari adalah bahwa kemerdekaan harus dilihat sebagai suatu yang datang melalui perlawanan terhadap penguasa Jepang, bukan hadiah dari mereka.

Sjahrir mengambil garis politik perjuangan bawah tanah antifasis[3], melakukan perluasan jaringan dan kaderisasi yang sebagian besar dari PNI baru serta kader dari golongan mahasiswa progresif., memelihara jaringan hubungan bawah tanah di jawa. Sjahrir percaya bahwa akhirnya sekutu akan menang di pasifik, dan mempersiapkan diri bagi kemungkinan itu dengan menyebarkan informasi berharga dari luar dan memupuk jiwa skeptis terhadap jepang.[4] Berbeda dengan Soekarno dan Hatta yang lebih memilih bekerja sama dengan pemerintahan jepang. sehingga Sjahrir -yang kemudian menduduki posisi pedana menteri merangkap menteri luar negeri dan menteri dalam negeri, di mata sekutu, Sjahrir lebih dapat diterima

Di masa revolusi fisik, karier Sjahrir dibidang politik dan diplomasi bermula sejak keluarnya Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945, dimana ia terpilih sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP, diserahi kekuasaan legislatif, untuk bersama-sama dengan Presiden menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara[5]. Sejak tanggal 14 November 1945 Sjahrir naik ke pucuk pimpinan pemerintahan sebagai perdana menteri pertama Indonesia dalam usia 36 tahun. kepemimpinan Sjahrir berlangsung dalam 3 periode yaitu :

1. Kabinet pertama, 14 November 1945 - 12 Maret 1946

2. Kabinet kedua, 13 Maret 1946 - 2 Oktober 1946

3. Kabinet ketiga, 2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947

Kabinet pertama Sjahrir berisikan teman-teman dekat Sjahrir yang tidak pernah bekerja sama dengan Jepang. Kabinet kedua dan ketiganya lebih bersifat nasional karena melibatkan hampir semua unsur golongan.

Kemunculan Sjahrir dalam pimpinan pemerintahan Republik Indonesia saat itu dimungkinkan faktor-faktor politis yang menguntungkan, terutama dalam menghadapi dunia internasional, khususnya pihak sekutu yang memenangkan perang Dunia II. faktor-faktor tersebut adalah :

1. Sekutu berada dipihak yang menang dalam perang dan Jepang berada di pihak yang kalah.
2. Dimasa pendudukan fasis jepang, Soekarno dan Hatta telah memilih bekerja sama dengan pemerintah jepang shingga Soekarno dan Hatta oleh lawan-lawan politik maupun sekutu dipandang sebagai kolaborator Jepang.
3. Tampilnya Soekarno sesudah proklamasi sebagai pimpinan eksekutif dalam negara republik indonesia serta tiadanya partai-partai politik, dikhawatirkan akan menimbulkan kecurigaan dipihak sekutu maupun dunia internasional, bahwa pemerintah indonesia adalah ciptaan jepang, berdasarkan diktator dan bukan atas dasar demokrasi.
4. Sjahrir dimata sekutu, tidak termasuk black list sebagai kaki tangan jepang atau penjahat perang. dan sebagai sosialis, Sjahrir mempunyai kawan-kawan seperjuangan di luar negeri, baik di Eropa maupun Asia, sehingga dengan penampilan Sjahrir, diperhitungkan akan dapat menarik simpati dunia terhadap Republik Indonesia khususnya, dan dapat membantu cita-cita perjuangan rakyat Indonesia pada umumnya.
5. Tampilan Sjahrir sebagai sosialis dan demokrat yang anti imperialisme, kapitalisme, dan fasisme dapat menghapus imej dunia yang tidak baik terhadap Republik Indonesia.

Politik Sjahrir yang mengedepankan jalur lunak (diplomasi), untuk sementara mengalah, dengan hanya mendapatkan pengakuan De Facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra lewat Linggarjati. Namun dengan diakuinya Republik Indonesia secara De Facto oleh sekutu hendak dijadikan fondasi untuk menyusun kekuatan kedalam, baik politik, militer, maupun ekonomi.[6]

Munculnya pro-kontra atas kebijakan kabinet Sjahrir tersebut membuat posisi kabinetnya goyah, kaum nasionalis dalam negeri dan kelompok Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka yang sejak awal menjadi oposisi bagi kabinet Sjahrir, menganggap perjanjian Linggarjati, yaitu hasil yang dicapai kabinetnya dalam politik diplomasi adalah sebuah "kecolongan" yang merugikan Republik.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

Bagaimana Peranan Sutan Sjahrir dalam Revolusi Indonesia dan apa yang melatarbelakangi kebijakannya yang lebih memilih jalur diplomasi dari pada perang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitan ini adalah :

1. Untuk menjelaskan peranan dan pemikiran Sutan Sjahrir dalam Revolusi Indonesia.
2. Untuk melengkapi penulisan sejarah mengenai Sutan Sjahrir.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan Judul, masalah yang dibahas akan dibatasi antara kurun waktu 1945-1949. Pembahasan diawali pada tahun 1945 karena pada waktu itu Indonesia merdeka. Pembahasan akan diakhiri pada tahun 1949 karena pada waktu itu Indonesia telah diakui secara De Jure oleh Belanda hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Untuk mendapatkan kejelasan kondisi revolusi, akan disinggung pula kondisi pada masa-masa sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa sumber berupa buku-buku yang diantaranya adalah biografi dan memoir dari pelaku sejarah yang mengalami peristiwa tersebut.

Adapun buku-buku yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah :

1. Salam, Solichin, Sjahrir : Wajah Seorang DIplomat, Jakarta : Centre for Islamic Studies an Research, 1990. Buku tersebut menceritakan tentang pemikiran-pemikiran dibalik kebijakan-kebijakan yang diambil Sjahrir melalui politik diplomasi.

2. Legge, J.D., Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta : Grafiti, 2003. Buku tersebut menceritakan tentang peranan kelompok Sjahrir dalam Revolusi Indonesia serta berbagai aspek yang membentuk pandangan-pandangan mereka.

3. Mrazek, Rudolf, Sjahrir : Politik dan Pengasingan di Indonesia, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,1996. Buku tersebut menceritakan tentang Perjalanan politk dan biografi Sjahrir.

4. Sjahrir, Sutan, Renungan dan Perjuangan, Jakarta : Penerbit Djambatan dan Dian Rakyat, 1990. Buku tersebut menceritakan tentang surat-surat serta artikel-artikel yang ditulis oleh Sjahrir di penjara Cipinang, Boven Digoel, Banda Neira, Sukabumi, serta masa setelah kemerdekaan hingga tahun 1947. Buku ini berisikan pengalaman serta pemikiran-pemikiran Sjahrir.

5. Anwar, Rosihan H., Perdjalanan Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir, Djakarta : PT. Pembangunan, 1966. Buku tersebut menceritakan tentang kejadian-kejadian pada dan menjelang hari pemakaman Sutan Sjahrir, buku ini menggambarkan bagaimana pandangan serta penghargaan orang terhadap Sjahrir, baik di dalam maupun di luar negeri.

6. Harjono, Anwar, Perjalanan Politik Bangsa : Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan, Jakarta : Gema Insani Press, 1997. Buku tersebut menceritakan tentang Perjalanan politik Indonesia sejak jaman penjajahan, masuknya faham kebangsaan, Indonesia belajar memerintah, serta problematika didalamnya.

7. Anwar, Rosihan H., Singa dan Banteng : Sejarah Hubungan Belanda-Indonesia 1945-1950, Jakarta : UI Press, 1997. Buku ini menceritakan tentang Hubungan Indonesia dan Belanda 1945-1950. Buku ini dibuat berdasarkan Kongres internasional sejarah “Singa dan Banteng” di Den Haag.

8. Lapian A.B dan P.J. Drooglever, Menelusuri Jalur Linggarjati : Diplomasi dalam Perspektif Sejarah, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1992. Buku ini menceritakan tentang latar bealakang di buatnya perjanjian Linggarjati.

9. Hoesein, Rushdy, Kebijakan Politik Kabianet Sjahrir 1945-1947, Tesis program studi sejarah, program pascasarjana UI, 2003, tidak terbit. Tesis ini menceritakan tentang kebijakan-kebijakan terkait politik dan militer dalam tiga periode kabinet Sjahrir antara 1945-1947.

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Sejarah yang terdiri dari empat tahap.

Tahap pertama adalah Heuristik yaitu mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia. Dari pencarian data-data didapatlah sumber primer, sekunder, dan tersier.

Sumber Primer yang diperoleh yaitu :

1. Mrazek, Rudolf, Sjahrir : Politik dan Pengasingan di Indonesia, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,1996.

2. Anwar, Rosihan H., Perdjalanan Terachir Pahlawan Nasional Sutan Sjahrir, Djakarta : PT. Pembangunan, 1966.

3. Sjahrir, Sutan, Renungan dan Perjuangan, Jakarta : Penerbit Djambatan dan Dian Rakyat, 1990.

4. Anwar, Rosihan H., Singa dan Banteng : Sejarah Hubungan Belanda-Indonesia 1945-1950, Jakarta : UI Press, 1997.

Sumber Sekunder yang diperoleh yaitu :

1. Salam, Solichin, Sjahrir : Wajah Seorang DIplomat, Jakarta : Centre for Islamic Studies an Research, 1990.

2. Legge, J.D., Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta : Grafiti, 2003.

3. Harjono, Anwar, Perjalanan Politik Bangsa : Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.

4. Lapian A.b dan P.J. Drooglever, Menelusuri Jalur Linggarjati : Diplomasi dalam Perspektif Sejarah, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1992.

Sumber Tersier yang diperoleh yaitu :

1. Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005.

2. Poesponegoro, Marwati Djoenoed, dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.

3. Anthony J.S. Reid, Revolusi Nasional Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Kesulitan yang terjadi di lapangan adalah keterbatas waktu untuk mencari sumber-sumber lain di Perpustakaan Nasional dan di Arsip Nasianal.

Setelah semua data terkumpul, dilakukanlah kritik sumber. Kritik sumber terdisi dari dua langkah Kritik internal mengenai kebenaran suatu data yang diperoleh di lapangan, dan kritik eksternal. Dari beberapa data yang di peroleh ada perbedaan-perbedaan informasi dari tiap-tiap buku. Dari tesis berjudul Kebijakan Politik Kabinet Sjahrir 1945-1947, dikatakan bahwa Kabinet Sjahrir berisikan teman-teman dekat Sjahrir yang tidak pernah bekerjasama dengan Jepang. Namun, Kabinet kedua dan ketiganya lebih bersifat nasional karena melibatkan semua unsur golongan. Sedangkan di dalam buku Perjalanan Politik Bangsa dikataan bahwa sebagian besar anggota Kabinet Sjahrir justru merupakan orang-orang yang telah bekerja sama dengan Jepang di masa pendudukan, dan dengan Belanda di masa penjajahan.[7] Maka dari itu, perlu dilihatlah susunan kabinet Sjahrir I.

Langkah selanjutnya setelah melakukan kritik terhadap data-data adalah melakukan interpretasi yaitu memberikan makna terhadap fakta sejarah yang telah ditemukan. Langkah terakhir adalah melakukan Historiogtafi, yaitu melakukan penulisan dari hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Peranan Sutan Sjahrir dalam Revolusi Indonesia ini akan dibahas dalam empat bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian.

BAB II Gambaran umum kondisi politik, social Indonesia pada masa pra-revolusi dan masa revolusi (1945-1949)

BAB III Peranan Sutan Sjahrir dalam Revolusi Indonesia serta pemikiran-pemikiran Sjahrir yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil ketika Sjahrir menduduki Kabinet dalam system Demokrasi Parlementer hingga kejatuhan kabinetnya juga peranan Sjahrir setelah mundur dari cabinet hingga akhir masa revolusi.

BAB IV Penutup

---

[1] Sutan Sjahrir, Renungan dan Perjuangan, diterjemahkan H.B Jassin, Penerbit Djambatan dan Dian Rakyat, Jakarta, 1990, hlm. 268.

[2] Ibid., hlm. 270.

[3] Solichin salam, Sjahrir: Wajah Seorang Diplomat, CISR, Jakarta, 1990, hlm. 7.

[4] Anthony J.S. Reid, Revolusi Nasional Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996 hlm. 18.

[5] op. cit., hlm. 13.

[6] Ibid., hlm. 14.

[7] Anwar Harjono, Perjalanan Politk Bangsa, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 86.

Platonic or Aristotelian?

Revolusi Indonesia, Perjuangan Diplomasi atau Konfrontasi?

Sukarno, atas nama bangsa Indonesia, membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebuah tonggak lahirnya Negara baru, terbebasnya bangsa dari tindasan bangsa asing, dan lunturnya rasialisme.

Kedatangan Sekutu yang berniat melucuti senjata tentara Jepang yang ternyata ditunggangi oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration), membuat Kemerdekaan Indonesia terancam. Pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan republik dan berniat menanamkan kembali kekuasaannya atas Indonesia.

Zaman Revolusi Indonesia pun dimulai, perjuangan-perjuangan dilakukan lewat jalur perundingan maupun tindakan-tindakan revolusioner berupa konfrontasi langsung. Pihak-pihak yang mendukung jalur diplomasi seperti Sutan Sjahrir beranggapan bahwa Diplomasi adalah jalan keluar yang paling realistis agar Republik di akui secara de facto oleh dunia internasional khususnya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Sementara pihak lainnya seperti Jenderal Sudirman, Tan Malaka beranggapan bahwa berunding dengan Pemerintahan Belanda tidak ada gunanya dan hanya akan merugikan Republik saja, tuntutan Merdeka 100% serta slogan-slogan “merdeka atau mati” menjadi tujuan perjuangan revolusioner.

Jalur Diplomasi sebagai langkah awal menghadapi Belanda. Hal ini perlu dilakukan karena pada saat itu, Belanda adalah pihak yang menang Perang Dunia II, dan Indonesia sama sekali belum dikenal di dunia internasional, selain itu proklamasi kemerdekaan pun belum banyak diketahui orang. Pengakuan dunia internasional menjadi penting sebagai modal awal menghadapi kolonialisme Belanda. Pada akhirnya jalur Diplomasi memang mengalami kegagalan. Perjanjian Linggarjati merugikan pihak Indonesia, selain itu pihak Belanda tidak mematuhi isi perjanjian dengan melakukan Agresi Militer I, pun dengan perjanjian Renville yang mulai melibatkan pihak ketiga mengalami kegagalan akibat ketidak patuhan Belanda terhadap isi perjanjian. Kegagalan demi kegagalan yang di telan oleh pihak yang berdiplomasi menimbulkan banyak kecaman dari dalam negeri khususnya dari mereka yang menuntut gerakan-gerakan revolusioner dan konfrontasi karena kecewa atas hasil-hasil yang dicapai selama ini. Yang menjadi poin penting sebenarnya adalah munculnya simpati dari dunia internasional terhadap perjuangan bangsa Indonesia, pengakuan kedaulatan dari kebanyakan Negara-negara di Afrika maupun Asia. Resolusi PBB serta kecaman terhadap agresi militer Belanda mendorong segera di bentuknya Republik Indonesia Serikat dan secara De Facto Belanda pun mengakui Kemerdekaan Indonesia pada 1949.

Konfrontasi merupakan jalan lain bagi perjuangan republik. Semenjak kegagalan perjuangan diplomasi, kelompok-kelompok radikal yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka telah menghimpun kekuatan dari berbagai kelompok seperti partai, laskar, dan, badan-badan yang dipersiapkan untuk melakukan perjuangan revolusioner bersenjata. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Belanda lewat Agresi Militer I dan II menunjukan ketidakseriusan pihak Belanda atas tuntutan pengakuan kedaulatan Indonesia, yang memang sejak awal telah disadari oleh Tan Malaka dan kelompoknya.

Sejak kegagalan diplomasi, haluan Belanda diarahkan kepada perang, hal ini terjadi karena perasaan frustasi atas kegagalannya menguasai republic. Serangan militer pada tengah malam tanggal 18 Desember merupakan sikap yang diambil Belanda terhadap kesepakatan gencatan senjata.

Sementara di Yogjakarta Soekarno-Hatta tetap bertahan dengan diplomasi hingga ditangkap oleh pasukan belanda dan Jenderal Sudirman tetap meneruskan gerilya.

Dari segi persamaan antara orang elite kota dan rakyat di pedesaan, zaman gerilya merupakan titik puncak seluruh proses revolusi.
Tanpa keberanian kaum muda dalam menghadapi senjata barat yang memungkinkan terjadinya anarki, para diplomat akan secara sia-sia berseru-seru di padang pasir. Namun suatu perbandingan dengan Vietnam dan Malaya, dimana keberanian serupa diperlihatkan tetapi lama kemerdekaan tidak diberikan, menunjukan keunggulan nyata diplomasi Indonesia. Diplomasi merupakan kartu truf yang penting untuk memperoleh dukungan Internasional yang membuka jalan menuju kemenangan pada tahun 1949.

RIS dalam pertahanan dan keamanan

Setelah selesai perang, jumlah pasukan harus dikurangi karena keuangan Negara tidak mendukungnya. Mereka perlu mendapat penampungan bila diadakan rasionalisasi. Untuk itu pemerintah membuka kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya dalam pusat-pusat pelatihan yang memberikan pendidikan keahlian untuk memberi mereka kesempatan menempuh karir sipil professional. Juga dilakukan usaha transmigrasi dengan wadah Corps Tjadangan Nasional (CTN). Walaupun demikian masalah ini belum dapat diselesaikan.

Dalam pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republic Indonesia Serikat) intinya diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari kalangan bekas anggota Angkatan Perang Belanda.

Personil bekas Angkatan Perang Belanda yang akan dilebur kedalam APRIS meliputi sekitar 33.000 orang dengan 30 orang perwira. Pada angkatan udara diserahkan 10.000 orang. Pembentukan APRIS sebagai salah satu keputusan KMB dengan TNI sebagai intinya ternyata telah menimbulkan masalah psikologis. Disatu pihak TNI berkeberatan untuk bekerjasama dengan bekas musuhnya. Sebaliknya dari pihak KNIL terdapat pula tuntutan untuk ditetapkan sebagai aparat Negara bagian dan menentang masuknya TNI kedalam Negara bagian tersebut. Gejala ini terlihat di Bandung berupa gerakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang mengirimkan ultimatum kepada pemerintah RIS dan Negara Pasundan serta menuntut untuk diakui sebagai Tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Negara tersebut. Di Kalimantan Barat Sultan Hamid II menentang masuknya TNI serta menolak untuk mengakui menteri pertahanan RIS dan menyatakan dialah yang berkuasa di daerah tersebut. Di Makasar muncul gerakan Andi Aziz dan di Ambon gerakan Republic Maluku Selatan (RMS). Keadaan tersebut sengaja diwariskan oleh kekuatan reaksioner Belanda dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan dan mengacaukan RIS, sehingga di dunia Internasional akan timbul citra bahwa RIS tidak mampu memelihara kamanan dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Selain harus mengatasi instabilitas nasional sebagai akibat bom-bom waktu yang sengaja ditinggalkan oleh pihak kolonialis, maka pemerintah juga tetap harus menghadapi pemberontakan DI/TII.
sumber : Sejarah Nasional Indonesia VI

Faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal

Pada tahun 1950, setelah unitary dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia mulai menganut sistem Demokrasi Liberal dimana dalam sistem ini pemerintahan berbentuk parlementer sehingga perdana menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai. Anggota DPR berjumlah 232 orang yang terdiri dari Masyumi (49 kursi), PNI (36 kursi), PSI (17 kursi), PKI (13 kursi), Partai Katholik (9 kursi), Partai Kristen (5 kursi), dan Murba (4 kursi), sedangkan sisa kursi dibagikan kepada partai-partai atau perorangan, yang tak satupun dari mereka mendapat lebih dari 17 kursi. Ini merupakan suatu struktur yang tidak menopang suatu pemerintahan-pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan.

Selama kurun waktu 1950-1959 sering kali terjadi pergantian kabinet yang menyebabkan instabilitas politik. Parlemen mudah mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kabinet sehingga koalisi partai yang ada di kabinet menarik diri dan kabinet pun jatuh. Sementara Sukarno selaku Presiden tidak memiliki kekuasaan secara riil kecuali menunjuk para formatur untuk membentuk kabinet-kabinet baru, suatu tugas yang sering kali melibatkan negosiasi-negosiasi yang rumit.

Kabinet Koalisi yang diharapkan dapat memperkuat posisi kabinet dan dapat didukung penuh oleh partai-partai di parlemen ternyata tidak mengurangi panasnya persaingan perebutan kekuasaan antar elite politik.

Semenjak kabinet Natsir, para formatur berusaha untuk melakukan koalisi dengan partai besar. Dalam hal ini, Masjumi dan PNI. Mereka sadar betul bahwa sistem kabinet parlementer sangat bergantung pada basis dukungan di parlemen.

Penyebab kabinet mengalami jatuh bangun pada masa demokrasi liberal adalah akibat kebijkaan-kebijakan yang dalam pandangan parlemen tidak menguntungkan Indonesia ataupun dianggap tidak mampu meredam pemberontakan-pemberontakan di daerah. Sementara keberlangsungan pemerintah sangat ditentukan oleh dukungan di parlemen.